Penulis: Ardianto Tola

Survei dan polling merupakan dua hal yang serupa, tetapi tidak sama. Survei menggunakan metode sampling yang respondennya ditentukan berdasarkan kriteria. Meskipun demikian, survei bisa dimanipulasi. Sedangkan polling para pollers-nya tidak jelas kriterianya. Tidak jelas karakteristiknya. Pesertanya sembarang orang yang dapat saja beda persepsi, beda tafsir, beda latar belakang (pendidikan, sosial ekonomi, jenis kelamin, budaya, dll.), beda pola pikir, beda pemahaman, beda cakrawala pemikiran, dan beda kualitas kecerdasannya.
Namun, juga harus diterima bahwa polling atau jajak pendapat merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam survei untuk mengetahui pendapat dari sekelompok orang, sedangkan survei pada dasarnya adalah mengamati sebagian orang untuk memperoleh gambaran dari seluruh orang yang ada. Sebagian orang yang dikumpulkan datanya itu lazim disebut sampel atau percontoh, sedangkan keseluruhan orang itu lazim disebut populasi. Di sini berlaku kaidah-kaidah statistik dengan ketat terutama aturan dalam pengambilan sampel, baik jumlah minimal sampel maupun tingkat keacakan (randomness).
Dalam kegiatan riset, survei memang lazim dilakukan dan menjadi alat penting untuk mengumpulkan data secara sahih. Jadi, survei itu kegiatan ilmiah, bukan kegiatan biasa. Jadi, andai polling itu kita pahami sebagai salah satu teknik mengumpulkan data dalam survei, maka juga harus dijamin kesahihannya. Mengapa harus sahih? Karena metode pengumpulan data yang sahih, teknik dan model analisis yang tepat akan memberikan hasil dengan akurasi yang terukur. Karena datanya tidak sahih, akurasinya pun menjadi tidak terukur.
Kesahihan data akan membuat akurasi dari hasil polling dapat terukur dan dengan demikian risiko salahnya pun terukur. Itulah sebabnya hasil dari proses pengumpulan data yang sahih dapat dipercaya. Lalu, bagaimana kita dapat percaya pada hasil polling dengan kaidah metodologi yang tidak diterapkan secara ketat? Dan, apalagi polling terbuka yang dilakukan di media sosial yang melibatkan netizen di Twitter, Facebook, WhatsApp, atau Instagram, dan semacamnya yang pada umumnya tidak dapat dikendalikan atau dikontrol. Secara metodologis hal ini mengandung kelemahan dan tidak sahih. Jadi, sebaiknya tidak usah dipercaya, dijadikan lucu-lucuan atau hiburan saja. Setidaknya, untuk memenuhi selera kita sebagai homoludens, sebagai makhluk bermain, kata Erich Fromm.
Mengapa? Polling terbuka melalui media sosial tidak ada jaminan bahwa satu netizen hanya memiliki satu akun. Selain itu, siapa yang menjadi sampelnya? Bagaimana pula dengan prinsip probalitasnya? Pertanyaan ini pasti sulit dijawab karena netizen yang ikut polling di media sosial bukan mereka yang terpilih sebagai sampel, tetapi mereka yang mau ikut polling saja. Juga teknik sampling yang dipakai, apa simple random sampling, systematic random sampling, cluster random sampling, multistage random sampling, atau stratified random sampling? Berapa jumlah minimal sampelnya untuk mencapai akurasi dan presisi tertentu tidak dapat ditentukan. Intinya, polling terbuka di media sosial tidak dapat dikendalikan sampel dan populasinya. Bahkan, penyelenggara polling sekalipun tidak dapat mengendalikan poller-nya. Tidak dapat dipastikan apakah poller termasuk yang berpentingan (misalnya, civitas akademik kampus), bahkan pilihan dapat saja dikerjakan oleh bot. Ditambah lagi, wawancara tidak dilakukan untuk verifikasi atas kebenaran atau kejujuran jawaban yang diperoleh.
Karena itu, nilai kebenaran sebuah polling tentu berbeda dengan nilai kebenaran ilmiah yang bisa dibuktikan secara empiris. Kita tidak boleh menelan mentah-mentah hasil polling sebagai sebuah kebenaran yang mutlak karena bersifat sangat subjektif. Ia hanya merupakan kumpulan pendapat yang bersifat spekulatif, dan derajat kepercayaan atau probabilitas kebenaran dan kesalahannya berbanding 50%:50%, sangat bersifat debatable. Jadi, setiap hasil polling perlu dipahami secara cerdas dan bijak agar tidak mengalami logically fallacious, salah logika.
***
Lalu Apa Relevansinya?
Kampus adalah institusi pengembang peradaban ilmu pengetahuan. Pusat dialektika keilmuan yang sangat terhormat. Dinamika interaksi sumber daya manusianya berpijak pada nalar akademik yang tinggi dan menjunjung tinggi nilai objektivitas. Pemilihan terhadap pemimpinnya pun sudah barang tentu sangat objektif. Maka, akan sangat naif dan rendah sekali martabat peradabannya bila pemilihan terhadap pemimpinnya ditentukan atau dipengaruhi oleh opini polling.

Terlebih lagi, soal pengangkatan dan pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan telah diatur mekanismenya, sudah ada regulasinya (baca: PMA Nomor 68 Tahun 2015). Syarat atau kriteria dan pentahapannya sudah diatur dengan jelas. Maka, pelaksanaan polling dapat dinilai kehilangan relevansi. Bahkan sebaliknya, berpotensi menimbulkan polemik terutama karena melibatkan publik tanpa kontrol dan kendali. Padahal, sejatinya Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi merupakan jenjang karir jabatan kepegawaian dosen yang syarat dan mekanismenya sudah diatur. Sama sekali tidak dapat disejajarkan dengan kontes Indonesian Idol atau Liga Dangdut Indonesia, atau Dangdut Academy Asia, yang berkompetisi melalui jumlah pengirim Short Message Service (SMS).

Bahwa diperlukan suatu pandangan umum dari publik, terutama dari civitas akademik dan stakeholders, jawabnya ya. Namun, pandangan umum publik melalui polling terbuka secara substansial tidak dapat merepsentasi amanat PMA 68 Tahun 2015 (pasal 5 ayat 2 huruf c) tentang pertimbangan kualitatif yang meliputi aspek (1) moralitas, (2) kepemimpinan, (3) manajerial, (4) kompetensi akademik, dan (5) jaringan kerja sama dari pada calon. Mengapa? Karena profil calon tidak secara komprehensif diketahui oleh publik. Yang tahu dan paham profil calon adalah warga kampus itu sendiri.

Nah, soal polling terbuka berbasis Website PollingKita.com yang beredar ke publik melalui media sosial, sebaiknya diabaikan saja sebagaimana pesan situs web ini bahwa polling yang disediakan bukanlah polling resmi dan hasilnya jangan digunakan sebagai polling yang representatif. Kita sebaiknya berfokus pada instrumen penilaian terhadap lima aspek penilaian kualitatif pada tahap penjaringan bakal calon rektor sebagaimana disebutkan di atas. Ini yang perlu dijabarkan indikatornya, disertai deskripsinya yang jelas sehingga dapat dinilai dan dipertimbangkan secara objektif melalui pertimbangan senat perguruan tinggi. Ini jauh lebih fundamental dan signifikan tinimbang gerak jari polling di gawai. ***

No announcement available or all announcement expired.