iainmanado.official – Kementerian Agama Republik Indonesia menyelenggarakan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 dengan mengusung tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi”. Kegiatan ini diikuti secara hybrid oleh jajaran pimpinan pusat hingga daerah, serta instansi mitra strategis dalam upaya pemberantasan korupsi.
Acara dihadiri oleh Menteri Agama RI, Wakil Menteri Agama RI, serta Pimpinan KPK RI. Hadir pula para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Pusat, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama, para Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di seluruh Indonesia termasuk Rektor IAIN Manado, serta para Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Selain itu, turut mengikuti kegiatan ini Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota serta Kasubbag TU Kemenag se-wilayah Jabodetabek dan Sukabumi.
Dalam laporannya, Inspektur Jenderal Kementerian Agama, H. Khairunnas, S.H., M.H., menegaskan bahwa peringatan Hakordia bukan sekadar ritual tahunan, tetapi momen refleksi penting tentang komitmen Kementerian Agama dalam mencegah praktik koruptif.
“Kegiatan ini merupakan refleksi bagaimana Kementerian Agama terus memperkuat langkah pencegahan korupsi demi pembangunan Indonesia,” ujar Khairunnas.
Ia menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang harus diberantas, terutama dalam institusi pelayanan publik seperti Kementerian Agama. Lebih jauh, ia menekankan pentingnya kolaborasi strategis dengan KPK, terutama dalam penguatan elemen pendidikan dan internalisasi nilai antikorupsi di seluruh satuan kerja.
“Kami terus berkolaborasi dengan KPK melalui berbagai instrumen peningkatan budaya antikorupsi. Upaya ini harus berkelanjutan dan melibatkan seluruh ASN,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan KPK RI, Dr. Fitroh Rohcahyanto, S.H., M.H., memberikan arahan mengenai pentingnya penguatan sistem pencegahan.
Ia menekankan bahwa KPK tidak hanya menindak, tetapi juga mendorong kementerian/lembaga memperkuat tata kelola, edukasi antikorupsi, serta pemanfaatan teknologi untuk menutup celah penyimpangan. Dr. Fitroh mengapresiasi Kementerian Agama yang telah menjadi salah satu kementerian dengan komitmen tinggi dalam pembenahan integritas birokrasi.
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Brigjen Pol (Purn.) Dr. Achmadi, S.H., M.A.P., menekankan pentingnya sinergi dalam agenda besar pemberantasan korupsi.
“Hari ini kita bersama-sama menyuarakan kembali ‘Satukan Aksi Basmi Korupsi’. Kami mengapresiasi langkah Kementerian Agama yang secara serius menjalankan program antikorupsi.”
Ia melanjutkan bahwa dalam pelaporan tindak pidana korupsi, ancaman terhadap saksi masih menjadi masalah serius. Oleh karena itu, kolaborasi dengan kementerian dan lembaga sangat penting untuk memastikan keamanan pihak yang melapor.
Setelah itu, dilaksanakan penandatanganan kerja sama antara Inspektorat Jenderal Kemenag RI dan LPSK, sebagai wujud komitmen memperkuat perlindungan saksi serta mekanisme pengaduan pelanggaran di lingkungan Kemenag.
Menteri Agama RI, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A., dalam arahannya menyampaikan bahwa semangat Hakordia harus menjadi pengingat kolektif untuk terus menguatkan integritas.
“Kita meniru cara kerja KPK dalam memberantas korupsi. Tujuan kita memperingati Hari Anti Korupsi adalah untuk menjaga kesadaran bahwa secanggih apa pun aturan dibuat, para koruptor pun terus mencari cara untuk mencurangi sistem.”
Beliau menegaskan pentingnya inovasi, pengawasan, serta penguatan karakter ASN agar Kemenag menjadi institusi yang bersih dan dipercaya publik.
Rektor IAIN Manado, Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I, yang mengikuti acara melalui Zoom Meeting, memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Hakordia 2025. Beliau menegaskan bahwa semangat antikorupsi harus menjadi budaya di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
“Peringatan Hakordia ini sangat penting untuk meneguhkan kembali komitmen integritas, terutama di lingkungan akademik. Kampus harus menjadi pelopor edukasi antikorupsi melalui kurikulum, pembinaan mahasiswa, dan tata kelola yang bersih” ujar Prof. Rajafi.
IAIN Manado, tambahnya, akan terus memperkuat sistem pengawasan internal dan mendorong sivitas akademika menjadi agen perubahan dalam gerakan nasional pemberantasan korupsi.(FP)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.