Wakili Rektor sebagai Direktur Eksekutif KDEKS Sulut, Dekan FEBI IAIN Manado Paparkan Transformasi Ekonomi Syariah di High Level Meeting

iainmanado.official-Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, Dr. Radliyah Hasan Jan, S.E., M.Si, Ak menghadiri High Level Meeting Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Sulawesi Utara sekaligus menjadi salah satu pemateri, pada Senin (23/02/2026). Kegiatan strategis tersebut berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Lantai 3 Ruang Tondano.

Dalam kegiatan ini, Dr. Radliyah Hasan Jan, S.E., M.Si., Ak hadir sebagai Wakil Direktur Eksekutif KDEKS Provinsi Sulawesi Utara, mewakili Rektor IAIN Manado selaku Direktur Eksekutif KDEKS Provinsi Sulawesi Utara. Kehadiran tersebut menjadi bagian dari kontribusi aktif IAIN Manado dalam memperkuat arah kebijakan dan pengembangan ekonomi syariah di daerah.

High Level Meeting ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara, Direktur Utama Bank SulutGo, para Wali Kota dan Bupati se-Sulawesi Utara, Wakil Bupati, serta jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Kegiatan diawali dengan pemaparan materi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto, yang membahas kondisi dan prospek ekonomi daerah. Selanjutnya, materi kedua disampaikan oleh Kepala OJK Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara, Robert H.P. Sianipar, yang menyoroti penguatan sektor jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

Sebagai pemateri ketiga, Dr. Radliyah Hasan Jan, S.E., M.Si., Ak memaparkan materi bertajuk “Transformasi Ekonomi Syariah Provinsi Sulawesi Utara: Dari Fondasi Menuju Akselerasi Arah Kebijakan Ekonomi Syariah dalam RPJPN 2025–2045.” Dalam paparannya, ia menekankan bahwa penguatan ekonomi dan keuangan syariah merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional jangka panjang.

Ia menjelaskan bahwa dalam RPJPN 2025–2045, terdapat empat arah kebijakan utama penguatan ekonomi dan keuangan syariah, yaitu:

1. Peningkatan posisi keuangan syariah Indonesia di tingkat global;
2. Peningkatan peran keuangan sosial syariah dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial ekonomi;
3. Penguatan ekosistem industri halal, meliputi sektor makanan dan minuman, fesyen muslim, kosmetik dan obat-obatan, pariwisata, serta ekonomi kreatif, termasuk penguatan rantai nilai industri, kewirausahaan, dan UMKM halal;
4. Penguatan regulasi, kelembagaan, serta infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.

Menurut Dr. Radliyah, transformasi ekonomi syariah di Sulawesi Utara memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, maupun pelaku usaha, agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis nilai-nilai syariah.

Kegiatan High Level Meeting ini ditutup dengan arahan Gubernur Sulawesi Utara, yang menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah.

Partisipasi aktif pimpinan IAIN Manado dalam forum strategis ini menunjukkan peran nyata perguruan tinggi dalam mendukung perumusan kebijakan dan penguatan ekosistem ekonomi syariah, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. (AF)